JAKARTA – Hubungan Amerika Serikat dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) kembali memanas. Pemerintahan Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi terhadap Presiden ICC Tomoko Akane dan jaksa senior ICC Abdoulaye Seye dalam langkah terbaru Washington untuk menekan lembaga peradilan internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda.
Sanksi tersebut diumumkan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada 18 Agustus 2026. Washington menuduh kedua pejabat tersebut terlibat dalam upaya ICC untuk menyelidiki, menangkap, menahan, atau mengadili pejabat dari negara yang tidak menyetujui yurisdiksi ICC.
Langkah ini langsung memicu reaksi keras dari ICC dan sejumlah negara. Jepang bahkan menyebut keputusan Washington tersebut sebagai sesuatu yang “sangat disayangkan”, mengingat Akane merupakan warga negara Jepang.
Tomoko Akane Jadi Sasaran Sanksi
Tomoko Akane merupakan hakim asal Jepang yang saat ini menjabat sebagai Presiden ICC.
Ia menjadi salah satu figur penting dalam institusi yang bertugas menangani kasus-kasus kejahatan internasional paling serius, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan agresi.
Akane terpilih memimpin ICC ketika lembaga tersebut menghadapi tekanan politik yang semakin besar dari sejumlah negara.
Kini, dirinya justru masuk daftar pejabat ICC yang dikenai sanksi Amerika Serikat.
Menurut Washington, tindakan tersebut berkaitan dengan aktivitas ICC yang dianggap melampaui kewenangan terhadap negara-negara yang bukan anggota pengadilan tersebut.
Apa Bentuk Sanksinya?
Sanksi Amerika Serikat memiliki dampak langsung terhadap aktivitas finansial para pejabat yang dikenai tindakan tersebut.
Aset mereka yang berada di yurisdiksi AS dapat dibekukan dan akses mereka terhadap sistem keuangan Amerika Serikat dibatasi.
Karena sistem perbankan internasional sangat terhubung dengan jaringan keuangan Amerika, dampaknya dapat dirasakan lebih luas daripada sekadar transaksi di wilayah AS.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari kampanye pemerintahan Trump yang lebih luas untuk membatasi pengaruh ICC.
Washington Menilai ICC Melampaui Yurisdiksi
Pemerintah AS memiliki persoalan mendasar dengan ICC.
Amerika Serikat bukan anggota Statuta Roma, sementara ICC menjalankan mandat berdasarkan Statuta Roma yang mulai berlaku pada 2002.
Washington menilai ICC tidak seharusnya memiliki kewenangan untuk mengejar pejabat Amerika maupun warga negara dari negara-negara tertentu yang tidak menerima yurisdiksi pengadilan tersebut.
Dalam kasus terbaru, AS juga menyoroti tindakan ICC yang berkaitan dengan Israel, termasuk proses yang menghasilkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.
ICC Balik Mengecam Amerika
ICC menolak keras keputusan Washington.
Lembaga tersebut menilai sanksi terhadap pejabat pengadilan merupakan ancaman terhadap independensi peradilan dan supremasi hukum internasional.
ICC menegaskan bahwa tekanan politik tidak akan mengubah mandat institusi maupun proses hukum yang sedang berjalan.
Sikap tersebut sebenarnya bukan hal baru.
Dalam pernyataan sebelumnya, Akane telah menegaskan bahwa ICC tidak akan menerima tekanan eksternal dalam menjalankan fungsi yudisialnya.
Jepang Ikut Bereaksi
Keputusan Washington menjadi semakin sensitif karena Tomoko Akane merupakan warga negara Jepang.
Pemerintah Jepang menyatakan sangat menyayangkan sanksi tersebut dan menegaskan dukungannya terhadap ICC.
Tokyo mengatakan ICC memiliki peran penting dalam menangani kejahatan internasional paling serius, termasuk kejahatan perang dan genosida.
Reaksi Jepang menjadi perhatian karena Amerika Serikat dan Jepang merupakan sekutu dekat.
Dengan demikian, persoalan ICC tidak hanya menjadi perselisihan antara Washington dan Den Haag, tetapi berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan di antara negara-negara sekutu AS.
Bukan Pertama Kalinya AS Menekan ICC
Sanksi terhadap Akane dan Seye bukanlah tindakan pertama pemerintahan Trump terhadap pejabat ICC.
Sebelumnya, sejumlah hakim dan pejabat ICC juga telah menjadi sasaran sanksi Amerika Serikat. Washington bahkan telah memperluas tekanan terhadap lembaga tersebut melalui pembatasan finansial dan langkah diplomatik.
Pada Juli 2026, pemerintahan Trump juga dilaporkan sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk semakin mengisolasi ICC, termasuk larangan perjalanan, pencabutan visa, sanksi tambahan, dan tekanan terhadap negara-negara lain agar menjauh dari lembaga tersebut.
Artinya, keputusan terbaru ini bukan insiden tunggal.
Ini merupakan bagian dari konflik yang lebih panjang antara Washington dan ICC.
Mengapa ICC Sangat Penting?
ICC berbeda dengan Mahkamah Internasional atau ICJ.
ICC merupakan pengadilan pidana yang berfokus pada individu, bukan sengketa antarnegara.
Mandatnya mencakup kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional.
Dalam situasi tertentu, ICC dapat melakukan penyelidikan dan proses hukum ketika mekanisme nasional tidak mampu atau tidak mau menangani dugaan kejahatan yang masuk dalam yurisdiksinya.
Karena itulah, keberadaan ICC menjadi sangat penting bagi korban kejahatan perang dan kekejaman massal.
Namun, pada saat yang sama, kewenangan ICC juga menjadi sumber kontroversi karena tidak semua negara menerima yurisdiksinya.
AS dan Israel Bukan Anggota ICC
Salah satu persoalan utama dalam konflik Washington dengan ICC adalah status keanggotaan.
Amerika Serikat dan Israel bukan negara pihak Statuta Roma.
Meski demikian, ICC berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu pengadilan dapat memiliki yurisdiksi terhadap suatu situasi berdasarkan ketentuan Statuta Roma dan keadaan hukum yang berlaku.
Perbedaan interpretasi inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber konflik antara Washington dan ICC.
Dampaknya Bisa Menjalar ke Sistem Hukum Internasional
Perselisihan ini bukan hanya persoalan antara dua institusi.
Jika tekanan terhadap ICC terus meningkat, negara-negara anggota pengadilan tersebut dapat menghadapi dilema besar.
Mereka harus menentukan apakah akan tetap memberikan dukungan penuh kepada ICC atau menyesuaikan diri dengan tekanan Amerika Serikat.
Reuters melaporkan bahwa setidaknya sejumlah negara mulai mempertimbangkan masa depan keanggotaan mereka di ICC di tengah meningkatnya tekanan Washington.
Situasi tersebut berpotensi memengaruhi masa depan sistem peradilan pidana internasional.
Pertarungan Prinsip dan Kekuasaan
Perselisihan AS dan ICC pada akhirnya memperlihatkan pertarungan antara dua prinsip.
Di satu sisi, Amerika Serikat menekankan kedaulatan negara dan batas yurisdiksi pengadilan internasional.
Di sisi lain, ICC menekankan bahwa kejahatan internasional serius harus dapat diproses meskipun pelakunya berasal dari negara kuat.
Pertanyaan besarnya adalah:
Sejauh mana sebuah pengadilan internasional dapat menjalankan kewenangannya ketika berhadapan dengan negara adidaya yang tidak menjadi anggotanya?
Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat menentukan arah hukum internasional dalam beberapa tahun mendatang.
Dunia Menanti Babak Berikutnya
Sanksi terhadap Tomoko Akane dan Abdoulaye Seye menunjukkan bahwa konflik antara Amerika Serikat dan ICC memasuki fase yang semakin serius.
Washington berusaha membatasi aktivitas lembaga tersebut, sementara ICC bersikeras mempertahankan independensi dan mandat hukumnya.
Dukungan Jepang dan negara-negara Eropa terhadap ICC juga menunjukkan bahwa persoalan ini dapat berkembang menjadi perdebatan diplomatik yang lebih luas.
Bagi ICC, tantangannya bukan hanya mempertahankan proses hukum, tetapi juga memastikan lembaga tersebut tetap mampu bekerja di tengah tekanan politik dan finansial.
Sementara bagi Amerika Serikat, persoalannya adalah bagaimana mempertahankan posisi bahwa warga negara dan pejabat dari negara yang tidak menerima yurisdiksi ICC tidak seharusnya menjadi sasaran proses pengadilan tersebut.
