PHNOM PENH — Pemerintah Kamboja mengklaim telah berhasil membongkar pusat penipuan online berskala besar di seluruh negeri setelah menjalankan operasi nasional lebih dari satu tahun. Pemerintah menyatakan tidak ada lagi scam compounds berskala besar yang beroperasi di Kamboja, meski klaim tersebut masih mendapat keraguan dari sejumlah analis dan kelompok hak asasi manusia.
Menurut Senior Minister Chhay Sinarith, yang memimpin Secretariat of the Ad-Hoc Commission for Combating Online Scams (CCOS), aparat telah memeriksa 793 lokasi sejak Juli 2025 hingga 20 Agustus 2026. Dari jumlah itu, 624 lokasi digerebek dan hampir 30.000 tersangka dari 39 kewarganegaraan ditahan.
Kamboja Klaim Scam Hub Besar Sudah Dibubarkan
Pemerintah Kamboja menyampaikan hasil operasi tersebut dalam pertemuan dengan sekitar 50 perwakilan diplomatik dan organisasi internasional pada 27 Agustus 2026.
Chhay Sinarith mengatakan operasi scam berskala besar kini telah berada di bawah kendali pemerintah dan tidak ada lagi pusat penipuan online besar yang tersisa di Kamboja.
Klaim tersebut menjadi salah satu pernyataan paling tegas Phnom Penh sejak kampanye pemberantasan scam hub digencarkan.
793 Lokasi Diperiksa, 624 Digerebek
Angka operasi pemerintah menunjukkan skala penindakan yang besar.
Dari 793 lokasi yang diperiksa, aparat melakukan tindakan langsung terhadap 624 lokasi yang ditemukan terkait kegiatan penipuan online. Hampir 30.000 orang dari 39 negara ditahan selama operasi tersebut.
Pemerintah mengatakan langkah tersebut menyasar jaringan kriminal yang menjalankan berbagai jenis penipuan digital.
Pemerintah Hun Manet Terapkan Zero Tolerance
Perdana Menteri Hun Manet telah berulang kali meminta aparat bertindak tanpa toleransi terhadap jaringan penipuan online.
Pada Juni 2026, Hun Manet memerintahkan pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk terus memberantas online scams dan memastikan kegiatan tersebut tidak lagi dapat beroperasi di wilayah Kamboja.
Pemerintah juga menekankan bahwa pemberantasan scam berkaitan dengan keamanan nasional dan reputasi Kamboja di mata internasional.
Undang-Undang Baru Berlaku
Penindakan tersebut diperkuat melalui Law on Combating Technology-Enabled Scams.
Undang-undang itu mulai berlaku pada 7 April 2026 dan menetapkan sejumlah tindak pidana baru, termasuk melakukan penipuan berbasis teknologi, mengorganisasi pusat penipuan online, merekrut atau melatih orang untuk melakukan penipuan, mengumpulkan informasi identitas secara jahat, serta bentuk pencucian uang tertentu.
Pelanggaran berat dapat dikenai hukuman hingga penjara seumur hidup, denda hingga 1 miliar riel atau sekitar US$250.000, serta penyitaan aset.
Ribuan Korban dan Pekerja Asing Diselamatkan
Operasi pemerintah tidak hanya berfokus pada penangkapan.
AP melaporkan lebih dari 58.000 warga negara asing telah diselamatkan dari lokasi yang terkait dengan pusat penipuan selama kampanye tersebut.
Banyak jaringan scam di Asia Tenggara dikaitkan dengan perdagangan manusia. Korban direkrut dengan janji pekerjaan, lalu dipaksa bekerja dalam operasi penipuan dengan ancaman dan kekerasan.
Karena itu, operasi anti-scam juga memiliki dimensi perlindungan korban perdagangan manusia.
Dua Tokoh yang Disebut sebagai Bos Besar Ditangkap
Pemerintah Kamboja juga menyebut penangkapan dua tokoh yang dianggap berpengaruh dalam jaringan kriminal, yaitu Chen Zhi dan Li Xiong.
Keduanya kemudian diekstradisi setelah ditangkap dalam operasi penegakan hukum.
Penangkapan tokoh yang berada di tingkat atas jaringan menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk tidak sekadar menutup gedung atau lokasi operasi, tetapi juga mengejar pengendali jaringan.
Phnom Penh Sebelumnya Gelar Razia Besar
Operasi nasional tersebut didahului penindakan besar di ibu kota.
Pada semester pertama 2026, aparat Phnom Penh menggerebek 139 pusat penipuan online dan menahan 2.389 tersangka dari 27 kewarganegaraan. Petugas sebelumnya memeriksa lebih dari 17.000 kompleks hunian dan lokasi akomodasi bersama.
Dalam akumulasi kampanye sejak Juli 2025, Phnom Penh menyatakan telah membongkar 184 operasi penipuan dan menahan 3.660 tersangka.
Kasino Jadi Salah Satu Lokasi yang Diperiksa
Pemerintah juga menelusuri dugaan keterlibatan kasino.
Dalam pemeriksaan terhadap 195 kasino berlisensi, pemerintah menemukan 72 lokasi yang terhubung dengan aktivitas penipuan online, menurut laporan yang disampaikan pemerintah.
Sebagai bagian dari tindakan hukum sebelumnya, pemerintah mencabut 20 lisensi kasino dan menangguhkan 29 lisensi lainnya.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar operator scam, tetapi juga lokasi dan pihak yang dianggap membantu kegiatan tersebut.
Pemerintah Kamboja Ingin Pulihkan Citra Negara
Kamboja telah lama mendapat sorotan internasional karena menjadi salah satu pusat operasi penipuan digital di Asia Tenggara.
Pemerintah mengatakan pemberantasan scam diperlukan untuk memperbaiki keamanan, reputasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Sektor pariwisata juga ikut terdampak.
ABC melaporkan jumlah kedatangan wisatawan internasional ke Kamboja turun hampir 46 persen menjadi 1,3 juta orang pada empat bulan pertama 2026, dibandingkan 2,4 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kekhawatiran mengenai pusat penipuan online menjadi salah satu faktor reputasi yang disorot.
Klaim “Sudah Bersih” Belum Bisa Diverifikasi Sepenuhnya
Meski pemerintah menyatakan scam hub besar telah hilang, sejumlah pihak tidak langsung mempercayai klaim tersebut.
Reuters melaporkan analis dan kelompok hak asasi memperingatkan bahwa operasi penipuan dapat berpindah dari kompleks besar ke tempat yang lebih kecil dan tersembunyi, seperti kondominium atau lokasi pribadi.
Amnesty International sebelumnya juga melaporkan jumlah pusat penipuan yang teridentifikasi justru meningkat dalam periode tertentu meskipun pemerintah menjalankan operasi besar.
Karena itu, penutupan pusat besar belum otomatis berarti seluruh jaringan kriminal telah hilang.
Jaringan Scam Bisa Berubah Bentuk
Salah satu tantangan terbesar adalah kemampuan jaringan kriminal untuk beradaptasi.
Ketika sebuah kompleks ditutup, operator dapat memindahkan aktivitas ke lokasi lain dan menggunakan teknologi komunikasi untuk tetap menjalankan operasi.
Reuters mencatat kekhawatiran bahwa operasi scam dapat terdesentralisasi dan berpindah ke jaringan yang lebih kecil.
Kondisi tersebut membuat penegakan hukum harus mengejar orang di balik jaringan, bukan hanya bangunan yang digunakan.
Korban Perdagangan Manusia Harus Dilindungi
Masalah scam hub juga berkaitan erat dengan kondisi para pekerja.
Sebagian pekerja asing datang setelah menerima tawaran kerja palsu. Setelah tiba, mereka dapat kehilangan kebebasan bergerak dan dipaksa melakukan penipuan terhadap korban di negara lain.
Karena itu, pemerintah menghadapi dua pekerjaan sekaligus: memproses pelaku dan memberikan perlindungan kepada orang yang menjadi korban eksploitasi.
Kamboja Siapkan Kerja Sama Internasional
Pemerintah Kamboja menyatakan pemberantasan online scams membutuhkan kerja sama lintas negara.
Jaringan kriminal biasanya melibatkan operator, perekrut, korban, rekening keuangan, dan target dari berbagai negara.
Kamboja berencana menjadi tuan rumah konferensi internasional pada September 2026 untuk mendorong kerja sama global menghadapi penipuan online.
Penindakan Masih Akan Dilanjutkan
Meski pemerintah mengatakan pusat penipuan besar telah dibongkar, Hun Manet menegaskan operasi tidak boleh berhenti.
Pemerintah sebelumnya menyatakan penindakan harus terus dilakukan tanpa jeda karena jaringan kriminal dapat kembali muncul.
Artinya, operasi yang berlangsung saat ini bukan dianggap sebagai akhir, melainkan bagian dari kampanye jangka panjang.
Apa Saja Modus Scam yang Diburu?
Pusat penipuan online menggunakan berbagai modus untuk mengambil uang atau data korban.
Pemerintah Kamboja menyebut beberapa bentuk penipuan yang umum meliputi investasi kripto palsu, penipuan asmara (romance scam), dan pinjaman online ilegal.
Modus tersebut dapat menyasar masyarakat di berbagai negara melalui media sosial dan aplikasi komunikasi.
Kerugian Global Capai Puluhan Miliar Dolar
Persoalan ini bukan hanya masalah Kamboja.
PBB memperkirakan kerugian global akibat penipuan yang berkaitan dengan pusat operasi semacam itu mencapai US$88,3 miliar hingga US$114,1 miliar pada 2025.
Angka tersebut menunjukkan bahwa industri penipuan online telah berkembang menjadi persoalan kejahatan transnasional berskala besar.
Tantangan Terbesar Ada di Balik Layar
Menutup pusat penipuan merupakan langkah penting, tetapi belum cukup.
Pihak berwenang juga harus melacak aliran uang, menyita aset, mengungkap pengendali jaringan, membongkar sistem perekrutan, dan memastikan korban perdagangan manusia mendapatkan perlindungan.
Tanpa langkah tersebut, jaringan yang sama berisiko muncul kembali dengan bentuk baru.
Pengawasan terhadap Properti Diperketat
Kasus Phnom Penh menunjukkan bahwa properti biasa juga dapat digunakan sebagai tempat operasi.
Karena itu, pemerintah meningkatkan pemeriksaan terhadap apartemen, gedung hunian, serta lokasi yang menampung banyak warga asing.
Langkah tersebut menjadi penting karena jaringan kriminal dapat menghindari razia dengan meninggalkan kompleks besar dan berpindah ke tempat yang lebih kecil.
Peran Teknologi dalam Penindakan
Pemerintah juga perlu menggunakan teknologi untuk melawan jaringan yang memanfaatkan teknologi.
Pelacakan transaksi digital, analisis komunikasi, pertukaran data lintas negara, dan identifikasi rekening yang terkait dengan penipuan menjadi bagian penting dalam penegakan hukum modern.
Tanpa kemampuan tersebut, aparat akan kesulitan mengejar jaringan yang operasinya tersebar di beberapa negara.
Dunia Internasional Masih Menunggu Bukti
Pengumuman bahwa Kamboja telah “bersih” dari scam hubs berskala besar tentu merupakan langkah positif jika terbukti di lapangan.
Namun, verifikasi independen tetap penting.
Reuters mencatat bahwa sejumlah analis dan organisasi hak asasi belum yakin bahwa seluruh aktivitas penipuan benar-benar telah hilang.
Karena itu, perkembangan beberapa bulan ke depan akan menjadi indikator penting.
Kesimpulan
Pemerintah Kamboja mengklaim telah membongkar seluruh pusat penipuan online berskala besar di negaranya. Dari Juli 2025 hingga 20 Agustus 2026, aparat memeriksa 793 lokasi, menggerebek 624 lokasi, dan menahan hampir 30.000 tersangka dari 39 kewarganegaraan.
Pemerintah juga mengatakan lebih dari 58.000 warga asing berhasil diselamatkan dari jaringan yang terkait pusat penipuan, sementara dua tokoh yang disebut sebagai pengendali besar, Chen Zhi dan Li Xiong, telah ditangkap dan diekstradisi.
Kamboja memperkuat penindakan melalui undang-undang baru yang berlaku sejak April 2026 dengan ancaman hukuman hingga penjara seumur hidup untuk pelanggaran tertentu.
Meski demikian, klaim bahwa scam hub telah hilang sepenuhnya masih perlu diuji. Sejumlah analis dan organisasi hak asasi memperingatkan bahwa jaringan kriminal dapat berpindah ke lokasi yang lebih kecil dan tersembunyi.
