BAMAKO – Krisis keamanan di Mali kembali menjadi sorotan setelah serangkaian serangan kelompok bersenjata terus menekan pemerintahan militer. Konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun kini memasuki fase yang semakin kompleks karena kelompok jihad dan pemberontak separatis meningkatkan koordinasi serangan terhadap pasukan pemerintah.
Situasi tersebut membuat pemerintah junta Mali menghadapi tantangan besar. Selain ancaman terhadap pangkalan militer, tekanan keamanan juga berdampak langsung terhadap masyarakat sipil dan kondisi kemanusiaan.
Serangan Berskala Besar Mengguncang Mali
Salah satu titik balik terbaru terjadi pada April 2026 ketika kelompok yang terkait dengan Al-Qaeda, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), bersama kelompok separatis Tuareg melancarkan serangan terkoordinasi di sejumlah wilayah Mali.
Serangan tersebut menyasar Bamako, Kati, Gao, Kidal, Mopti, dan Sevare. Serangan bahkan menewaskan Menteri Pertahanan Mali, Sadio Camara, serta membuat sejumlah posisi militer menghadapi tekanan berat.
Kelompok Jihad dan Separatis Mulai Berkoordinasi
Perkembangan yang membuat krisis semakin rumit adalah kerja sama antara JNIM dan kelompok separatis Tuareg.
Kedua kelompok tersebut memiliki tujuan yang berbeda. JNIM berafiliasi dengan jaringan Al-Qaeda, sedangkan kelompok Tuareg memperjuangkan agenda politik dan wilayah di Mali utara.
Namun, keduanya memiliki musuh yang sama, yaitu pemerintah Mali dan pasukan yang menjadi mitranya.
Koordinasi tersebut membuat serangan terhadap militer menjadi lebih sulit diprediksi.
Junta Militer Mali Menghadapi Tekanan Berat
Mali telah berada di bawah pemerintahan militer sejak kudeta 2020 dan 2021.
Jenderal Assimi Goïta menjadi pemimpin utama pemerintahan junta. Militer mengambil alih kekuasaan dengan janji memulihkan keamanan dan mengatasi kelompok bersenjata yang telah lama beroperasi di negara tersebut.
Namun, meningkatnya serangan menunjukkan bahwa persoalan keamanan belum terselesaikan.
Rusia Jadi Mitra Utama Keamanan
Setelah hubungan Mali dengan Prancis memburuk, pemerintah junta memperkuat kerja sama militer dengan Rusia.
Kehadiran kelompok Rusia yang sebelumnya dikenal melalui Wagner kemudian dilanjutkan oleh Africa Corps, pasukan yang berada di bawah kendali pemerintah Rusia.
Kerja sama tersebut diharapkan membantu Mali menghadapi kelompok bersenjata.
Namun, sejumlah serangan terbaru menunjukkan bahwa ancaman terhadap pasukan pemerintah masih sangat besar.
Puluhan Tentara Mali Dibebaskan
Pada Agustus 2026, pemerintah Mali mengumumkan bahwa 82 tentara yang sebelumnya ditawan kelompok bersenjata di wilayah utara telah dibebaskan.
Para tentara tersebut disebut ditahan oleh kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan kelompok separatis Tuareg. Pembebasan itu disebut dilakukan melalui proses yang melibatkan mediator.
Namun, kelompok separatis memberikan angka berbeda mengenai jumlah tahanan yang masih berada dalam penguasaan mereka.
Serangan Terhadap Pangkalan Terus Terjadi
Tekanan terhadap militer Mali tidak berhenti.
Pada Juli 2026, serangan terhadap konvoi gabungan pasukan Mali dan Africa Corps di dekat Anefis dilaporkan menewaskan sedikitnya 50 tentara menurut laporan Al Jazeera.
Serangan tersebut menunjukkan kemampuan kelompok bersenjata untuk menyerang pasukan pemerintah di wilayah strategis.
JNIM Semakin Aktif
Kelompok JNIM menjadi salah satu ancaman keamanan terbesar di Mali.
Kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda tersebut telah melakukan berbagai serangan terhadap pangkalan militer, jalur transportasi, serta wilayah yang berada di bawah kendali pemerintah.
Dalam beberapa kasus, kelompok tersebut juga menggunakan blokade untuk menekan aktivitas ekonomi dan distribusi barang.
Warga Sipil Ikut Menjadi Korban
Krisis militer Mali tidak hanya berdampak pada tentara.
Masyarakat sipil juga berada di tengah konflik antara kelompok jihad, kelompok separatis, militer Mali, dan pasukan Africa Corps.
Human Rights Watch pada 20 Agustus 2026 melaporkan dugaan pembunuhan terhadap sembilan warga sipil, termasuk empat anak, dalam sebuah operasi yang melibatkan Africa Corps dan tentara Mali di wilayah Mopti.
Tuduhan tersebut dibantah atau belum mendapatkan tanggapan resmi dari pihak yang dituduh pada saat laporan HRW diterbitkan.
Krisis Kemanusiaan Semakin Berat
Konflik berkepanjangan membuat kebutuhan kemanusiaan di Mali meningkat.
Data pemantauan terbaru menunjukkan situasi kemanusiaan Mali berada pada tingkat sangat tinggi, sementara pendanaan untuk rencana respons kemanusiaan 2026 masih jauh dari kebutuhan.
Kondisi tersebut membuat masyarakat yang tinggal di wilayah konflik menghadapi risiko kekurangan pangan, kehilangan tempat tinggal, serta terbatasnya akses layanan dasar.
Bamako Juga Terkena Dampak
Ibu kota Bamako tidak sepenuhnya terbebas dari dampak konflik.
Kelompok JNIM sebelumnya melakukan tekanan terhadap jalur distribusi bahan bakar yang menuju ibu kota. Gangguan tersebut berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa konflik tidak lagi hanya terjadi di wilayah terpencil.
Kidal Jadi Simbol Perebutan Kekuasaan
Kota Kidal di Mali utara memiliki nilai strategis dan simbolis.
Pada 2026, kelompok pemberontak kembali merebut Kidal setelah pasukan pemerintah dan Africa Corps mengalami tekanan. Perkembangan tersebut menjadi pukulan bagi junta karena kota tersebut sebelumnya berhasil dikuasai oleh pasukan pemerintah dengan dukungan Rusia.
Perebutan Kidal memperlihatkan betapa sulitnya pemerintah mempertahankan kendali atas wilayah utara.
Krisis Mali Sudah Berlangsung Lebih dari Satu Dekade
Konflik Mali bukan persoalan baru.
Krisis keamanan modern di negara tersebut bermula pada 2012 ketika pemberontakan Tuareg berkembang di wilayah utara. Setelah itu, kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS turut memperluas aktivitasnya.
Kudeta militer pada 2020 dan 2021 kemudian semakin mengubah arah politik negara tersebut.
Hubungan dengan Prancis dan PBB Memburuk
Setelah junta berkuasa, Mali mengambil langkah untuk mengurangi keterlibatan negara-negara Barat.
Pasukan Prancis akhirnya meninggalkan Mali, sementara misi penjaga perdamaian PBB juga berakhir setelah pemerintah junta meminta penarikan misi tersebut.
Setelah itu, Rusia menjadi salah satu mitra keamanan utama pemerintah Mali.
Strategi Keamanan Junta Dipertanyakan
Pemerintah Mali mengatakan pendekatan militer diperlukan untuk menghadapi kelompok bersenjata.
Namun, meningkatnya serangan membuat efektivitas strategi tersebut terus dipertanyakan.
Kelompok bersenjata mampu menyerang sejumlah wilayah strategis dan bahkan menahan tentara pemerintah.
Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi junta yang sejak awal menjadikan keamanan sebagai alasan utama pengambilalihan kekuasaan.
Konflik Berpotensi Meluas
Krisis Mali juga berpengaruh terhadap negara-negara Sahel lainnya.
Kelompok bersenjata beroperasi melintasi perbatasan Mali, Burkina Faso, dan Niger. Ketidakstabilan di satu negara dapat meningkatkan risiko keamanan di negara tetangga.
Karena itu, konflik Mali menjadi salah satu persoalan keamanan utama di kawasan Afrika Barat.
Masa Depan Mali Masih Penuh Ketidakpastian
Junta Mali masih menghadapi dua persoalan besar secara bersamaan.
Pertama, pemerintah harus mengatasi ancaman kelompok bersenjata. Kedua, pemerintah harus menghadapi persoalan politik dan kemanusiaan akibat pemerintahan militer yang berkepanjangan.
Jika keamanan tidak segera membaik, tekanan terhadap masyarakat dan ekonomi Mali berpotensi semakin besar.
Fakta Penting Krisis Militer Mali
- Mali berada di bawah pemerintahan militer setelah kudeta pada 2020 dan 2021.
- JNIM dan kelompok separatis Tuareg meningkatkan koordinasi serangan terhadap pemerintah.
- Menteri Pertahanan Mali Sadio Camara tewas dalam serangan April 2026.
- Pada Juli 2026, sedikitnya 50 tentara Mali dilaporkan tewas dalam serangan dekat Anefis.
- Pada Agustus 2026, pemerintah Mali mengumumkan 82 tentara yang ditawan telah dibebaskan.
- Rusia tetap menjadi mitra keamanan penting melalui Africa Corps.
- Krisis kemanusiaan Mali masih berada pada tingkat sangat tinggi.
Krisis Mali Belum Menunjukkan Tanda Berakhir
Krisis militer Mali kini memasuki fase yang semakin rumit. Serangan kelompok bersenjata terus memberikan tekanan terhadap junta, sementara masyarakat sipil harus menanggung dampak konflik berkepanjangan.
Kekuatan militer pemerintah dan dukungan Rusia belum mampu sepenuhnya menghentikan serangan JNIM serta kelompok separatis di berbagai wilayah Mali.
