JAKARTA — Polemik mengenai riwayat dan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memasuki babak hukum. Kali ini, sorotan tidak hanya diarahkan kepada Gibran, tetapi juga kepada pimpinan DPR yang digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Gugatan tersebut diajukan oleh advokat Subhan Palal melalui mekanisme citizen lawsuit (CLS). Subhan mempersoalkan sikap pimpinan DPR yang menurutnya tidak menggunakan kewenangan politik untuk menyikapi dugaan persoalan persyaratan pendidikan Gibran ketika maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Perkara ini menarik perhatian karena menyentuh tiga ranah sekaligus: pendidikan, persyaratan pencalonan wakil presiden, dan kewenangan lembaga legislatif.
⚖️ Mengapa Pimpinan DPR Ikut Digugat?
Menurut Subhan, persoalan yang dipermasalahkannya tidak berhenti pada dokumen pendidikan Gibran.
Ia menilai DPR, sebagai lembaga perwakilan rakyat, seharusnya mengambil sikap terhadap dugaan persoalan yang dianggap berkaitan dengan syarat pencalonan wakil presiden. Atas dasar itu, ia menggugat pimpinan DPR karena menilai tidak ada tindakan politik yang dilakukan untuk menyikapi persoalan tersebut.
Pimpinan DPR yang menjadi tergugat adalah Puan Maharani selaku Ketua DPR serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Subhan menyatakan berharap DPR mengambil sikap, bahkan menyebut pembentukan panitia khusus sebagai salah satu opsi yang ia dorong.
🏛️ Apa yang Sebenarnya Diminta Penggugat?
Gugatan tersebut bukan sekadar permintaan agar DPR memberikan pernyataan di media.
Subhan menginginkan adanya tindakan institusional dari DPR terkait status pencalonan Gibran. Dalam petitum yang diberitakan, ia antara lain meminta agar DPR menyatakan bahwa Gibran tidak sah sebagai wakil presiden dan meminta DPR membentuk pansus untuk mengusut persoalan pendidikan yang menjadi dasar gugatan.
Namun, seluruh tuntutan tersebut masih merupakan permintaan dari pihak penggugat dan belum menjadi putusan pengadilan.
Hal ini penting karena gugatan hukum tidak sama dengan keputusan bahwa dalil penggugat telah terbukti.
🎓 Pokok Persoalan Berawal dari Riwayat Pendidikan Gibran
Polemik yang menjadi latar belakang gugatan berhubungan dengan riwayat pendidikan Gibran, terutama kualifikasi pendidikan menengah yang digunakan dalam proses pencalonannya sebagai calon wakil presiden.
Sebelumnya, Subhan juga mengajukan perkara berbeda di PN Jakarta Pusat dengan nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst yang mempersoalkan kualifikasi pendidikan Gibran dalam kaitannya dengan persyaratan Pemilu.
Dalam perkara tersebut, PN Jakarta Pusat pada 22 Desember 2025 menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan tersebut setelah menerima eksepsi para tergugat. Pengadilan menyatakan perkara yang berkaitan dengan sengketa proses Pemilu berada pada mekanisme yang telah diatur secara khusus, bukan kewenangan pengadilan negeri.
Putusan tersebut menjadi bagian penting dalam memahami bahwa jalur hukum untuk setiap jenis persoalan harus dilihat berdasarkan objek sengketanya.
🔎 Kini Gugatan terhadap DPR Berjalan Sendiri
Gugatan terhadap pimpinan DPR memiliki posisi berbeda dari perkara sebelumnya.
Menurut pemberitaan, Subhan menggugat pimpinan DPR melalui citizen lawsuit dengan alasan lembaga tersebut dinilai tidak menggunakan hak politiknya untuk menyikapi persoalan persyaratan pencalonan Gibran.
Dengan demikian, fokus perkara bukan semata-mata menentukan apakah dokumen pendidikan Gibran sah atau tidak.
Fokusnya juga menyangkut pertanyaan:
Apakah pimpinan DPR memiliki kewajiban hukum untuk mengambil tindakan seperti yang diminta penggugat?
Pertanyaan ini menjadi bagian penting yang nantinya harus diuji dalam persidangan.
🚨 Mediasi Sempat Gagal Beberapa Kali
Perkara tersebut kemudian masuk ke tahap mediasi.
Dalam mediasi kedua pada 8 Juni 2026, pihak Biro Hukum DPR yang ditugaskan menangani perkara disebut tidak hadir. Mediasi kemudian dijadwalkan kembali.
Namun pada 15 Juni 2026, setelah pihak tergugat kembali tidak menghadiri mediasi sebagaimana diberitakan, mediator menyatakan perkara berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
Perkembangan ini membuat perkara semakin menarik karena prosesnya tidak lagi berhenti pada upaya mencari perdamaian.
⚖️ Pimpinan DPR Tidak Hadir Langsung?
Pada perkembangan berikutnya, pimpinan DPR disebut memberikan kuasa kepada Komisi III DPR, yang kemudian memberikan kuasa kepada Biro Hukum DPR untuk menangani perkara tersebut.
Dari sisi hukum acara, penggunaan kuasa hukum merupakan hal yang berbeda dengan hadirnya seorang pejabat secara pribadi.
Namun, dari sisi politik, ketidakhadiran langsung pimpinan DPR menjadi perhatian penggugat dan publik.
Hal tersebut kemudian menjadi bagian dari dinamika persidangan.
📜 Mengapa Citizen Lawsuit Menjadi Menarik?
Citizen lawsuit merupakan mekanisme gugatan yang memungkinkan warga negara mengajukan perkara ketika menilai terdapat persoalan dalam tindakan atau kelalaian penyelenggara negara yang berdampak kepada kepentingan publik.
Dalam kasus ini, Subhan menempatkan persoalan Gibran dalam kerangka kepentingan publik dan fungsi lembaga negara. Ia menilai persoalan persyaratan pencalonan tidak seharusnya dibiarkan tanpa respons politik dari DPR.
Tetapi apakah dasar dan tuntutan tersebut nantinya memenuhi seluruh syarat hukum citizen lawsuit?
Itulah yang harus dijawab oleh pengadilan.
🧩 Ada Dua Perkara yang Saling Berkaitan
Publik juga perlu membedakan antara dua proses hukum yang sering muncul dalam pemberitaan.
Pertama: Gugatan terhadap Gibran
Perkara perdata sebelumnya mempersoalkan kualifikasi pendidikan Gibran dan melibatkan KPU. PN Jakarta Pusat kemudian menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
Kedua: Gugatan terhadap pimpinan DPR
Perkara terbaru merupakan citizen lawsuit yang menyoroti sikap dan tindakan pimpinan DPR dalam merespons persoalan tersebut. Perkara ini telah berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara.
Perbedaan ini penting agar masyarakat tidak menganggap kedua perkara tersebut sebagai satu gugatan yang sama.
Mengapa Kasus Ini Menjadi Sorotan Politik?
Gugatan ini memiliki dimensi politik yang kuat.
Gibran merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada saat yang sama, DPR merupakan salah satu lembaga utama dalam sistem ketatanegaraan.
Ketika seorang warga menggugat pimpinan DPR karena dianggap tidak mengambil sikap mengenai persyaratan seorang wakil presiden, persoalannya otomatis menyentuh pertanyaan yang lebih besar mengenai:
fungsi pengawasan DPR,
kewenangan politik parlemen,
batas kewenangan pengadilan,
dan
hubungan antara proses hukum dengan keputusan politik.
Karena itu, hasil perkara ini berpotensi menarik perhatian jauh melampaui persoalan dokumen pendidikan.
🔥 Penggugat: DPR Tidak Boleh Diam
Subhan menilai persoalan pendidikan Gibran sudah menjadi perhatian publik dan DPR seharusnya memberikan sikap.
Ia menyatakan gugatan tersebut diajukan agar wakil rakyat tidak hanya diam terhadap isu yang dianggap berkaitan dengan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.
Menurutnya, tujuan gugatan juga untuk membuka ruang kepada masyarakat agar persoalan tersebut dapat diuji melalui proses hukum.
Namun, sekali lagi, pernyataan tersebut merupakan posisi dan argumentasi penggugat, bukan fakta hukum yang telah diputus pengadilan.
🏛️ Apa Tantangan Terbesar Gugatan Ini?
Salah satu pertanyaan penting adalah apakah pengadilan dapat memerintahkan DPR melakukan tindakan politik tertentu.
Ini bukan persoalan sederhana.
Pengadilan harus menilai:
Apakah ada kewajiban hukum yang dapat dipaksakan kepada pimpinan DPR?
Apakah tindakan yang diminta penggugat berada dalam wilayah hukum atau masuk ke wilayah politik?
Apakah pengadilan memiliki kewenangan untuk memerintahkan DPR menggunakan hak politik tertentu?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan sangat menentukan arah perkara.
🔍 Jangan Langsung Menyimpulkan Gibran Tidak Sah
Karena perkara ini berkaitan dengan status Gibran sebagai Wakil Presiden, masyarakat perlu berhati-hati dalam membaca pemberitaan.
Adanya gugatan tidak berarti Gibran telah dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Belum ada putusan dalam perkara ini yang menyatakan demikian.
Bahkan dalam perkara sebelumnya mengenai gugatan perdata pendidikan Gibran, PN Jakarta Pusat justru menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili objek perkara tersebut.
Dengan kata lain:
gugatan adalah proses untuk menguji dalil, bukan bukti bahwa dalil tersebut sudah terbukti.
📚 Perkara Ini Juga Berkaitan dengan Proses di PTUN
Selain perkara terhadap pimpinan DPR, Subhan juga telah menggugat dokumen pendidikan Gibran melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tujuannya adalah meminta pembatalan surat keterangan pendidikan yang menjadi bagian dari polemik. Menurut Subhan, jika gugatan tersebut dikabulkan, dokumen yang diterbitkan pada 2019 akan ditarik dan dianggap tidak berlaku.
Perkara PTUN dan perkara terhadap DPR memiliki jalur serta objek berbeda.
Karena itu, perkembangan satu perkara belum tentu secara otomatis menentukan hasil perkara lainnya.
⚠️ Polemik Ini Belum Berakhir
Kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Gibran telah berkembang menjadi rangkaian proses hukum yang panjang.
Mulai dari:
gugatan perdata,
persoalan dokumen pendidikan,
perkara PTUN,
hingga
gugatan citizen lawsuit terhadap pimpinan DPR.
Setiap perkara mempunyai objek dan dasar hukum yang berbeda.
Itulah sebabnya masyarakat perlu mengikuti perkembangan putusan pengadilan, bukan hanya headline atau potongan pernyataan di media sosial.
🌟 Apa yang Akan Menjadi Penentu?
Pada akhirnya, nasib perkara ini akan ditentukan oleh proses pembuktian dan pertimbangan majelis hakim.
Beberapa hal yang akan menarik untuk diperhatikan adalah:
Apakah gugatan citizen lawsuit memenuhi syarat formil dan materiil?
Apakah pimpinan DPR terbukti memiliki kewajiban sebagaimana yang didalilkan penggugat?
Apakah pengadilan memiliki kewenangan memberikan perintah seperti yang diminta?
Dan apakah dalil mengenai pendidikan Gibran dapat menjadi dasar hukum yang relevan dalam perkara terhadap DPR?
Jawaban atas semuanya masih menunggu proses persidangan.
📰 Kesimpulan
Pimpinan DPR memang menghadapi gugatan citizen lawsuit di PN Jakarta Pusat yang diajukan Subhan Palal terkait sikap DPR terhadap polemik persyaratan pendidikan Gibran. Para pimpinan DPR yang menjadi tergugat adalah Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Perkara tersebut telah melewati tahap mediasi dan pada 15 Juni 2026 dilaporkan berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara setelah upaya mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.
Namun, penting untuk menegaskan bahwa gugatan tersebut belum berarti pengadilan telah menyatakan Gibran tidak sah sebagai Wakil Presiden.
Persoalan mengenai kualifikasi pendidikan Gibran juga memiliki jalur hukum tersendiri, termasuk perkara PTUN, sementara gugatan perdata sebelumnya di PN Jakarta Pusat telah dinyatakan berada di luar kewenangan pengadilan negeri.
