Kecerdasan buatan kini menjadi bagian penting dalam hubungan antarnegara. Persaingan AI global tidak hanya berlangsung di antara perusahaan teknologi, tetapi juga melibatkan pemerintah yang memperebutkan cip, data, pusat komputasi, investasi, dan pengaruh dalam penyusunan aturan internasional.
Amerika Serikat dan China berada di garis depan persaingan tersebut. Namun, risiko serangan siber, penyalahgunaan biologis, hilangnya kendali manusia, dan ancaman terhadap infrastruktur penting membuat kedua negara tetap membutuhkan komunikasi.
Pada saat yang sama, Uni Eropa mendorong regulasi berdasarkan tingkat risiko. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mulai menempatkan AI sebagai bagian dari agenda keamanan dan diplomasi internasional.
Persaingan AI Global Mengubah Hubungan Antarnegara
Kemampuan mengembangkan AI canggih semakin dianggap sebagai sumber kekuatan ekonomi dan strategis. Negara dengan akses terhadap cip mutakhir, pusat data, energi, talenta, dan kumpulan data besar memiliki peluang lebih kuat untuk memimpin perkembangan teknologi.
AI dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat penelitian, mengembangkan obat, serta memperbaiki layanan publik. Namun, teknologi tersebut juga berhubungan dengan keamanan siber, pertahanan, propaganda, dan pengawasan.
Akibatnya, kebijakan AI tidak lagi hanya ditangani kementerian teknologi. Masalah tersebut masuk ke dalam pembicaraan perdagangan, keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan pertemuan pemimpin dunia.
Negara-negara juga mulai mempertimbangkan ketergantungan terhadap model AI serta layanan komputasi dari luar negeri. Ketergantungan itu dapat menjadi risiko apabila akses teknologi dibatasi akibat konflik politik.
AS dan China Bersaing Membangun AI
Amerika Serikat memiliki keunggulan melalui perusahaan teknologi, pengembang model AI, dan produsen cip canggih. Sementara itu, China memiliki pasar besar, kemampuan manufaktur, dukungan pemerintah, dan ekosistem perusahaan lokal yang terus berkembang.
Washington telah memberlakukan pembatasan ekspor terhadap sejumlah cip berkemampuan tinggi dan peralatan produksi semikonduktor. Pemerintah AS menilai teknologi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan militer dan keamanan.
China kemudian mempercepat pengembangan cip, model AI, serta pusat komputasi dalam negeri. Perusahaan seperti DeepSeek dan Moonshot AI menjadi bagian dari upaya negara tersebut memperkuat kemandirian teknologi.
Menurut Associated Press, pembatasan teknologi memperlambat tetapi tidak menghentikan kemajuan AI China. Kondisi itu membuat persaingan kedua negara terus berlangsung.
Risiko AI Membuka Jalur Diplomasi
Di tengah persaingan, Amerika Serikat dan China mulai membahas mekanisme komunikasi untuk insiden AI yang berkaitan dengan keamanan nasional.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyampaikan usulan tersebut ketika bertemu Wakil Perdana Menteri China He Lifeng di New York. Mekanisme notifikasi diharapkan dapat membantu kedua negara bertukar informasi ketika terjadi insiden berbahaya.
Associated Press melaporkan bahwa pembicaraan itu digambarkan media pemerintah China sebagai dialog yang “terbuka dan konstruktif”.
Namun, mekanisme tersebut belum menjadi kesepakatan final. Kedua negara masih harus menentukan jenis insiden yang perlu dilaporkan, perlindungan informasi rahasia, dan prosedur komunikasi dalam keadaan darurat.
Dialog tersebut menunjukkan bahwa persaingan tidak sepenuhnya menutup ruang kerja sama. Risiko yang berdampak kepada semua pihak mendorong negara-negara mencari aturan dasar untuk mencegah kesalahpahaman.
Uni Eropa Memilih Pendekatan Regulasi
Uni Eropa mengambil pendekatan berbeda dengan menempatkan regulasi sebagai bagian utama strategi AI. Melalui AI Act, sistem kecerdasan buatan akan diawasi berdasarkan tingkat risikonya.
Aplikasi berisiko rendah menghadapi kewajiban lebih ringan. Sebaliknya, sistem yang digunakan dalam infrastruktur penting, pendidikan, pekerjaan, biometrik, dan layanan publik harus mengikuti persyaratan lebih ketat.
Komisi Eropa menyatakan bahwa AI Act mulai berlaku secara umum pada 2 Agustus 2026. Namun, sejumlah ketentuan memiliki jadwal penerapan yang berbeda.
Aturan tersebut menjadikan Uni Eropa salah satu pembentuk standar AI global. Perusahaan dari luar kawasan tetap harus menyesuaikan produknya apabila ingin memasuki pasar Eropa.
Dengan cara itu, kekuatan regulasi menjadi alat diplomasi teknologi. Uni Eropa mungkin tidak memiliki jumlah perusahaan AI sebesar Amerika Serikat atau China, tetapi memiliki pasar besar yang mampu memengaruhi standar industri.
Spanyol Mendorong Pengawasan Pemerintah
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menegaskan bahwa industri AI tidak dapat mengatur dirinya sendiri. Ia meminta pemerintah ikut menetapkan aturan untuk melindungi masyarakat.
“Industri AI tidak dapat mengatur dirinya sendiri,” kata Sánchez, sebagaimana dilaporkan Reuters.
Spanyol juga menyiapkan peta jalan pengembangan AI selama 12 bulan. Rencana itu mencakup pembangunan gigafactory AI, penguatan keamanan siber, dan pengembangan model untuk kesehatan, iklim, serta energi.
Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa negara-negara Eropa ingin memperoleh manfaat ekonomi dari AI tanpa menyerahkan seluruh pengawasan kepada perusahaan teknologi.
PBB Dorong Kerja Sama Internasional
Perkembangan AI juga mendapatkan perhatian dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para pemimpin dunia menghadapi pertanyaan mengenai cara mencegah teknologi tersebut memperburuk konflik dan ketimpangan.
Associated Press melaporkan bahwa AI menjadi salah satu tantangan besar yang dibahas para pemimpin dalam Sidang Umum PBB. Dewan Keamanan juga menjadwalkan pembahasan khusus mengenai teknologi tersebut.
Peran PBB diperlukan karena risiko AI dapat melintasi batas negara. Serangan siber, manipulasi informasi, dan gangguan terhadap sistem keuangan tidak selalu berhenti di wilayah satu negara.
Namun, menyusun aturan internasional tidak mudah. Setiap negara memiliki kepentingan ekonomi, sistem politik, dan pendekatan keamanan yang berbeda.
Cip dan Pusat Data Menjadi Aset Strategis
Persaingan AI global juga bergantung pada infrastruktur fisik. Model canggih membutuhkan cip berperforma tinggi, pusat data, jaringan komunikasi, dan pasokan listrik besar.
Karena itu, semikonduktor dan mineral penting semakin berkaitan dengan diplomasi perdagangan. Negara-negara berusaha melindungi rantai pasok serta menarik pembangunan pusat data ke wilayahnya.
Investasi pusat data dapat menciptakan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas teknologi. Namun, fasilitas tersebut juga menggunakan listrik serta air dalam jumlah besar.
Pemerintah kemudian harus menyeimbangkan kebutuhan komputasi dengan perlindungan lingkungan, keamanan data, dan kepentingan masyarakat sekitar.
Dunia Memasuki Era Diplomasi AI
Kecerdasan buatan telah berkembang menjadi isu strategis yang setara dengan perdagangan, energi, dan keamanan. Negara-negara ingin memperoleh keunggulan, tetapi mereka juga membutuhkan aturan untuk mencegah risiko bersama.
Persaingan AI global kemungkinan akan terus meningkat. Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa membawa pendekatan berbeda dalam pengembangan serta pengawasan teknologi.
Meski demikian, dialog mengenai insiden AI memperlihatkan bahwa kerja sama masih mungkin dilakukan. Diplomasi menjadi penting agar perlombaan teknologi tidak berkembang menjadi konflik atau menurunkan standar keselamatan.
Masa depan AI akhirnya tidak hanya ditentukan oleh perusahaan yang menciptakan model paling canggih. Keputusan pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat akan menentukan bagaimana teknologi tersebut digunakan serta siapa yang memperoleh manfaatnya.
