Bukan Sekadar Memindahkan Utang, Pemerintah Siapkan Skema Baru agar Beban Whoosh Tidak Langsung Masuk APBN
JAKARTA – Pemerintah mengambil langkah besar dalam penyelesaian persoalan keuangan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengambil alih kepemilikan 60 persen saham yang selama ini berada di tangan konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang sebelumnya berada dalam pengelolaan Danantara.
Langkah ini membuat publik bertanya-tanya: apakah utang Whoosh akhirnya menjadi utang pemerintah dan harus dibayar menggunakan uang negara?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengelolaan tersebut akan dilakukan melalui Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu. Pemerintah menegaskan skema yang disiapkan tidak akan menjadi beban langsung APBN. Proses pengalihan ditargetkan selesai pada pertengahan September 2026.
Skemanya Sebenarnya Seperti Apa?
Secara sederhana, perubahan tersebut dapat digambarkan seperti ini:
Sebelumnya:
Konsorsium BUMN → PSBI → 60% KCIC
Setelah pengalihan:
Kemenkeu → SMV → 60% KCIC
Sementara itu, porsi 40 persen milik konsorsium China tetap dipertahankan. Artinya, pemerintah Indonesia tidak mengambil alih seluruh kepemilikan KCIC.
Yang berubah terutama adalah siapa yang mengendalikan porsi Indonesia dan bagaimana kewajiban keuangannya dikelola.
Mengapa Danantara Tidak Lagi Menjadi Pengelola?
Sebelumnya, penyelesaian persoalan utang Whoosh dibahas dalam kerangka pengelolaan aset dan BUMN oleh Danantara.
Kini pemerintah memilih membawa kepemilikan 60 persen tersebut ke bawah Kemenkeu.
Purbaya menjelaskan bahwa pengelolaan akan dilakukan melalui salah satu atau beberapa SMV yang berada di bawah Kemenkeu. Entitas SMV yang akan ditunjuk masih dalam tahap finalisasi.
Langkah tersebut pada dasarnya dirancang untuk memisahkan beban Whoosh dari neraca perusahaan BUMN yang sebelumnya menjadi pemegang saham Indonesia.
Utangnya Sangat Besar
Besarnya persoalan terlihat dari nilai kewajiban proyek.
Utang proyek Whoosh diperkirakan mencapai sekitar US$7,27 miliar, atau sekitar Rp118,37 triliun berdasarkan laporan terbaru. Sekitar 75 persen pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), dengan bunga sekitar 3,5–4 persen.
Beban tersebut bukan angka kecil.
Bahkan, konsorsium KCIC selama ini menghadapi kewajiban pembayaran bunga sekitar Rp2 triliun per tahun.
Inilah yang membuat restrukturisasi Whoosh menjadi salah satu pekerjaan rumah finansial terbesar pemerintah.
Lalu Siapa yang Membayar?
Ini bagian paling menarik dari skema baru.
Purbaya mengatakan penyelesaian kewajiban Whoosh akan diupayakan melalui keuntungan atau dividen yang dimiliki SMV, bukan dengan mengambil uang APBN secara langsung.
Dengan kata lain, pemerintah ingin menggunakan kemampuan finansial entitas yang ditunjuk untuk menangani kewajiban tersebut.
Purbaya sebelumnya juga menegaskan pemerintah akan meminimalkan penggunaan APBN untuk penyelesaian utang Whoosh.
Namun, perlu dicatat, rincian final mengenai mekanisme pembayaran, struktur pengelolaan, serta SMV mana yang akan ditunjuk belum seluruhnya diumumkan. Jadi, jangan menyimpulkan bahwa seluruh utang otomatis lunas atau sepenuhnya berpindah menjadi utang APBN.
Apa Bedanya dengan Menggunakan APBN?
Jika pemerintah langsung memasukkan kewajiban tersebut ke dalam APBN, konsekuensinya akan berbeda.
Pemerintah harus memperhitungkan kebutuhan pembayaran dalam pengelolaan anggaran negara.
Sementara melalui SMV, pemerintah mencoba menggunakan struktur korporasi milik negara untuk mengelola aset, saham, dan kewajiban tersebut.
Secara sederhana:
Bukan sekadar “utang diambil pemerintah”, tetapi pengelolaan aset dan kewajibannya dipindahkan ke struktur yang berada di bawah Kemenkeu.
Itulah sebabnya pemerintah menekankan bahwa skema ini tidak akan menjadi beban langsung APBN.
Mengapa Kemenkeu Ingin Mengambil Alih 60 Persen Saham?
Ada beberapa alasan strategis.
1. Mengurangi tekanan terhadap BUMN
Sebelumnya, porsi Indonesia di KCIC dimiliki melalui PSBI yang melibatkan sejumlah BUMN.
Komposisi PSBI mencakup KAI, Wijaya Karya, Jasa Marga, dan PTPN.
Dengan pengalihan tersebut, tekanan finansial terhadap perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan dapat dikurangi.
2. Pemerintah bisa mengendalikan restrukturisasi secara langsung
Kemenkeu memiliki instrumen pengelolaan pembiayaan dan SMV yang dapat digunakan untuk menangani persoalan finansial.
3. Memisahkan persoalan Whoosh dari operasional BUMN lain
KAI, WIKA, Jasa Marga, dan PTPN dapat lebih fokus terhadap bisnis inti mereka tanpa harus terus-menerus terbebani persoalan pembiayaan proyek kereta cepat.
China Tetap Memegang 40 Persen
Pengambilalihan oleh pemerintah Indonesia tidak berarti kerja sama dengan China berakhir.
Sebaliknya, 40 persen saham konsorsium China tetap dipertahankan.
Pemerintah juga telah mengomunikasikan rencana penyelesaian utang tersebut kepada pemerintah China.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, China merespons positif upaya Indonesia menyelesaikan persoalan utang Whoosh.
Ini penting karena sebagian besar pembiayaan proyek berasal dari China Development Bank.
Ada Peluang Jalur Whoosh Diperpanjang ke Jawa Timur
Menariknya, pemerintah tidak hanya berbicara tentang menyelesaikan utang.
Pemerintah juga membuka kemungkinan pengembangan jaringan kereta cepat hingga Jawa Timur.
Jika benar-benar terealisasi, ekspansi tersebut dapat mengubah perhitungan ekonomi proyek secara signifikan karena jaringan yang lebih panjang berpotensi memperluas pasar penumpang.
Tetapi tentu saja, ekspansi tidak otomatis menyelesaikan persoalan utang.
Pertanyaan utamanya tetap:
Apakah tambahan rute mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memperkuat kemampuan Whoosh membayar kewajibannya?
Tantangan Terbesarnya: Whoosh Harus Semakin Menghasilkan
Pada akhirnya, perubahan struktur kepemilikan hanyalah satu bagian dari solusi.
Masalah paling fundamental tetap berada pada kemampuan proyek menghasilkan pendapatan.
Whoosh harus mampu meningkatkan:
- jumlah penumpang;
- pendapatan tiket;
- pendapatan non-tiket;
- efisiensi operasional;
- konektivitas dengan transportasi lain;
- serta pemanfaatan kawasan sekitar stasiun.
Jika pendapatan meningkat, beban utang menjadi lebih mudah dikelola.
Sebaliknya, jika pendapatan tidak cukup, pemerintah akan tetap menghadapi persoalan yang sama meskipun struktur kepemilikannya berubah.
Apakah Ini Berarti Negara Menanggung Risiko?
Jawabannya perlu dibuat hati-hati.
Pemerintah menyatakan penyelesaian utang tidak akan membebani APBN secara langsung.
Tetapi karena kepemilikan 60 persen saham Whoosh akan berada dalam struktur yang dikendalikan pemerintah melalui SMV, publik tetap memiliki alasan untuk memperhatikan bagaimana risiko tersebut dikelola.
Karena pada akhirnya, aset dan entitas yang berada dalam ekosistem pemerintah tetap berkaitan dengan kepentingan negara.
Itulah mengapa transparansi menjadi sangat penting.
Masyarakat perlu mengetahui:
berapa kewajiban yang sebenarnya harus dibayar, dari mana sumber pembayarannya, berapa lama restrukturisasi berlangsung, dan bagaimana risiko finansialnya dihitung.
Bukan Sekadar Masalah Kereta, tetapi Masalah Strategi Keuangan Negara
Kasus Whoosh menunjukkan betapa rumitnya mengelola proyek infrastruktur berskala besar.
Di satu sisi, kereta cepat memberikan manfaat konektivitas dan menjadi simbol modernisasi transportasi Indonesia.
Di sisi lain, proyek tersebut membawa kewajiban pembiayaan yang sangat besar.
Karena itu, pemerintah kini mencoba mencari jalan tengah:
aset tetap berjalan, kerja sama dengan China dipertahankan, tetapi struktur finansialnya dirombak.
Kesimpulan
Kemenkeu akan mengambil alih 60 persen kepemilikan Indonesia di KCIC melalui PSBI dari pengelolaan Danantara, dengan target penyelesaian pada pertengahan September 2026. Porsi 40 persen milik konsorsium China tetap dipertahankan.
