LONDON – Inggris memperketat kebijakannya terhadap aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat. Pemerintah Inggris mengumumkan rencana melarang impor barang yang diproduksi dari permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Kebijakan tersebut diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband pada Selasa, 8 September 2026. Pemerintah Inggris menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya mempertahankan peluang penyelesaian dua negara atau two-state solution.
Inggris Larang Impor Produk Permukiman Tepi Barat
Pemerintah Inggris mengatakan barang yang dibuat di permukiman Israel yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional nantinya tidak boleh masuk ke pasar Inggris.
Dalam pernyataannya di parlemen, Miliband mengatakan:
“We will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories.”
Kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk menghentikan seluruh perdagangan dengan Israel. Inggris menegaskan bahwa perdagangan dengan Israel di dalam wilayah yang berada dalam garis 1967 tetap akan didukung.
Sanksi Inggris Juga Menargetkan Perusahaan
Selain larangan impor produk permukiman Tepi Barat, Inggris berencana memperluas kewenangan sanksinya terhadap perusahaan dan individu yang mendukung aktivitas permukiman.
Sektor yang menjadi perhatian mencakup konstruksi, infrastruktur, pembiayaan, dan properti yang berkaitan dengan pembangunan permukiman.
Pemerintah Inggris juga berencana melarang promosi atau iklan tanah dan properti di permukiman tersebut di wilayah Inggris.
Langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan Inggris tidak hanya berfokus pada barang yang masuk ke negara tersebut. Pemerintah juga ingin membatasi dukungan ekonomi yang dianggap membantu perluasan permukiman.
Inggris Sebut Pendudukan Palestina Melanggar Hukum
Dalam pengumuman terbarunya, pemerintah Inggris menyatakan bahwa mereka menilai pendudukan Israel atas wilayah Palestina sebagai tindakan yang melanggar hukum.
London mengatakan posisinya sejalan dengan temuan utama opini penasihat Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) mengenai pendudukan wilayah Palestina.
Inggris juga menyebut perluasan permukiman dan meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina sebagai ancaman terhadap prospek pembentukan negara Palestina yang layak.
Inggris, Prancis, dan Kanada Kompak
Kebijakan Inggris tidak berdiri sendiri. Prancis dan Kanada juga mengumumkan langkah untuk melarang impor barang dari permukiman Israel di Tepi Barat.
Sementara itu, sejumlah negara Eropa lainnya menyatakan dukungan terhadap langkah pembatasan perdagangan yang berkaitan dengan permukiman tersebut. Negara-negara itu antara lain Denmark, Finlandia, Islandia, Polandia, Portugal, dan Swedia.
Reuters melaporkan bahwa langkah tersebut secara ekonomi diperkirakan memiliki dampak langsung yang relatif terbatas karena volume ekspor dari permukiman ke negara-negara tersebut tidak besar. Namun, kebijakan ini memiliki arti politik dan diplomatik yang cukup kuat.
Israel Balas dengan Langkah Diplomatik
Keputusan Inggris tersebut langsung mendapat respons dari Israel.
Israel mengumumkan rencana menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur sebagai bentuk tanggapan terhadap kebijakan Inggris, Prancis, dan Kanada.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengecam kebijakan tersebut sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri Israel. Israel juga mengambil sejumlah langkah terhadap pejabat Inggris.
Situasi ini semakin memperlihatkan memburuknya hubungan diplomatik antara London dan Tel Aviv.
Kebijakan Baru Berlaku dalam Beberapa Bulan
Meskipun pengumuman sudah disampaikan, larangan impor tersebut tidak langsung berlaku pada hari yang sama.
Pemerintah Inggris mengatakan undang-undang untuk menerapkan kebijakan baru itu diperkirakan akan selesai dalam 6 hingga 9 bulan. Sementara itu, pemerintah Inggris akan mengambil sejumlah langkah lain secara lebih cepat, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap individu yang dianggap terlibat dalam kekerasan terhadap komunitas Palestina.
Dengan demikian, larangan impor produk permukiman Tepi Barat merupakan bagian dari paket kebijakan yang lebih luas.
Apa Dampaknya bagi Hubungan Inggris-Israel?
Kebijakan terbaru Inggris berpotensi meningkatkan ketegangan hubungan dengan Israel. Namun, London menegaskan bahwa sasarannya adalah aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan permukiman, bukan seluruh hubungan dagang dengan Israel.
Reuters melaporkan bahwa Amerika Serikat masih mengambil posisi berbeda dan tetap mengizinkan impor dari permukiman tersebut. Perbedaan kebijakan ini menunjukkan adanya kesenjangan pendekatan antara Washington dan sejumlah negara Eropa terkait isu permukiman Israel.
Bagi Inggris, langkah tersebut dikaitkan dengan upaya mempertahankan peluang solusi dua negara. Pemerintah Inggris menilai perluasan permukiman dapat semakin menyulitkan terbentuknya negara Palestina yang berkelanjutan.
Kesimpulan
Inggris memperketat tekanan terhadap aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat dengan menyiapkan larangan impor barang dari permukiman tersebut. Kebijakan ini juga mencakup rencana sanksi terhadap perusahaan dan individu yang mendukung atau memperoleh keuntungan dari aktivitas permukiman.
Prancis dan Kanada mengambil langkah serupa, sementara sejumlah negara Eropa lainnya menyatakan dukungan. Di sisi lain, Israel merespons dengan langkah diplomatik terhadap Inggris.
Meski dampak perdagangan langsung diperkirakan terbatas, kebijakan ini memiliki arti politik dan diplomatik besar dalam hubungan Inggris-Israel serta upaya internasional mempertahankan solusi dua negara.
