PANDUTEKNO.ID, JAKARTA – Keamanan data komputer kuantum menjadi perhatian pemerintah Indonesia seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Pemerintah mulai memperkuat kesiapan menghadapi risiko komputasi kuantum yang suatu hari berpotensi melemahkan sistem enkripsi untuk melindungi informasi penting.
Langkah tersebut disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui lokakarya bertajuk Strategizing Indonesia’s Digital Defense in the Quantum Era di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Pemerintah mendorong pengembangan kriptografi pascakuantum atau post-quantum cryptography (PQC) untuk memperkuat perlindungan data nasional.
Upaya ini dinilai penting karena transaksi keuangan, layanan publik, dan kegiatan ekonomi semakin bergantung pada sistem digital.
Pemerintah Perkuat Keamanan Data Komputer Kuantum
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ali Murtopo Simbolon, menegaskan pentingnya kesiapan Indonesia menghadapi perkembangan komputasi kuantum.
Dalam lokakarya tersebut, Ali menyambut baik kolaborasi pemerintah, industri, dan akademisi untuk memperkuat ketahanan keamanan siber nasional.
Menurutnya, perkembangan teknologi kuantum tidak hanya membuka peluang inovasi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan informasi digital.
Pemerintah perlu mempersiapkan teknologi pengamanan yang tetap dapat diandalkan ketika kemampuan komputer kuantum semakin maju.
Ancaman Komputer Kuantum terhadap Enkripsi Data
Komputer kuantum menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk melakukan jenis perhitungan tertentu.
Teknologi ini memiliki potensi besar dalam penelitian ilmiah, pengembangan material, dan berbagai bidang komputasi.
Namun, komputer kuantum yang cukup kuat juga berpotensi memecahkan sejumlah algoritma kriptografi kunci publik yang banyak digunakan saat ini.
Algoritma tersebut berperan dalam melindungi pertukaran informasi, identitas digital, dan komunikasi elektronik.
Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan pendekatan keamanan baru sebelum ancaman tersebut menjadi kenyataan.
Perlu dipahami bahwa komputer kuantum saat ini belum terbukti mampu memecahkan seluruh sistem enkripsi modern yang digunakan secara luas.
Risiko yang dibahas merupakan ancaman masa depan yang perlu diantisipasi sejak dini.
Pemerintah Antisipasi Modus Harvest Now, Decrypt Later
Salah satu ancaman yang mendapat perhatian adalah Harvest Now, Decrypt Later (HNDL).
Modus ini dilakukan dengan mengumpulkan data terenkripsi sekarang untuk kemudian mencoba membukanya ketika teknologi yang lebih kuat tersedia.
Artinya, informasi yang dicuri hari ini berpotensi menjadi sasaran pembacaan pada masa mendatang.
Risiko tersebut terutama relevan bagi informasi yang harus tetap dirahasiakan dalam jangka panjang.
Contohnya mencakup dokumen strategis, data perusahaan, dan informasi sensitif tertentu.
Karena itu, perlindungan data tidak cukup hanya mempertimbangkan ancaman yang tersedia saat ini.
Sistem keamanan juga perlu dirancang untuk menghadapi perkembangan teknologi pada masa depan.
Kriptografi Pascakuantum Jadi Solusi Perlindungan Data
Pemerintah mendorong kesiapan penerapan kriptografi pascakuantum atau PQC.
Teknologi ini menggunakan algoritma yang dirancang agar tetap aman terhadap serangan komputer konvensional maupun komputer kuantum yang relevan.
Berbeda dengan komputer kuantum, PQC umumnya dapat diterapkan pada perangkat komputasi biasa.
Dengan demikian, organisasi tidak harus memiliki komputer kuantum untuk menggunakan algoritma tersebut.
Namun, migrasi ke PQC bukan sekadar mengganti satu perangkat lunak.
Perubahan juga melibatkan sistem autentikasi, sertifikat digital, pengelolaan kunci, dan berbagai aplikasi yang menggunakan kriptografi.
Karena itu, proses penerapan membutuhkan perencanaan dan pengujian.
Pemerintah Minta Sistem dan Data Penting Dipetakan
Ali Murtopo Simbolon menekankan perlunya pemetaan sistem serta informasi yang membutuhkan perlindungan.
Langkah tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas migrasi keamanan.
Organisasi perlu mengetahui teknologi enkripsi yang digunakan dan jenis informasi yang harus dijaga.
Selain itu, pengelola sistem perlu mempertimbangkan masa berlaku kerahasiaan data.
Informasi yang harus dilindungi selama bertahun-tahun dapat memerlukan perhatian lebih awal.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan teknologi keamanan.
Dengan persiapan tersebut, proses migrasi diharapkan dapat berlangsung lebih terarah.
Ekonomi Digital Indonesia Membutuhkan Perlindungan
Perlindungan data menjadi semakin penting seiring pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa nilai gross merchandise value atau GMV ekonomi digital Indonesia mendekati 100 miliar dolar AS pada 2025.
Angka tersebut meningkat sekitar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah juga menyebutkan proyeksi nilai ekonomi digital mencapai 340 miliar dolar AS pada 2030.
Namun, angka 2030 merupakan proyeksi, bukan nilai transaksi yang sudah terealisasi.
Pertumbuhan layanan digital membutuhkan sistem keamanan yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
Karena itu, kesiapan menghadapi ancaman kuantum menjadi salah satu bagian dari penguatan ekonomi digital.
Transaksi Digital Semakin Besar
Bank Indonesia mencatat transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar transaksi pada triwulan III 2025.
Jumlah tersebut tumbuh 38,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan transaksi menunjukkan semakin luasnya penggunaan layanan keuangan digital.
Aktivitas tersebut membutuhkan perlindungan terhadap identitas, komunikasi, dan informasi transaksi.
Meski demikian, ancaman komputasi kuantum tidak berarti sistem perbankan Indonesia saat ini telah berhasil dibobol menggunakan komputer kuantum.
Pemerintah sedang membahas langkah pencegahan agar perlindungan data tetap kuat dalam jangka panjang.
Kolaborasi Pemerintah dan Industri Diperkuat
Persiapan menghadapi era pascakuantum membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
Pemerintah berperan dalam koordinasi kebijakan dan penguatan ekosistem keamanan nasional.
Industri teknologi dapat mendukung pengembangan serta pengujian solusi keamanan.
Sementara itu, akademisi dan peneliti memiliki peran dalam pengembangan pengetahuan serta peningkatan keterampilan tenaga ahli.
Kolaborasi tersebut juga dapat membantu organisasi memahami tantangan migrasi dari sistem kriptografi lama.
Dengan demikian, kesiapan keamanan digital tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga.
Indonesia Dorong Kemandirian Teknologi Keamanan Siber
Selain memperkuat kerja sama, pemerintah menekankan pentingnya kemandirian teknologi nasional.
Ali Murtopo Simbolon menyampaikan bahwa Indonesia perlu membangun kemampuan sendiri dalam pengembangan platform keamanan siber.
Menurutnya, kerja sama internasional tetap penting sebagai sarana pembelajaran.
Namun, Indonesia juga perlu meningkatkan kapasitas penelitian, pengembangan teknologi, dan sumber daya manusia.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap teknologi keamanan dari luar negeri.
Kemandirian teknologi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing ekonomi digital nasional.
Apa Dampaknya bagi Pengguna Internet?
Bagi pengguna internet, persiapan menghadapi ancaman kuantum bertujuan menjaga keamanan layanan digital dalam jangka panjang.
Namun, migrasi ke kriptografi pascakuantum terutama menjadi tanggung jawab penyedia layanan, pengembang perangkat lunak, dan pengelola infrastruktur.
Masyarakat tetap perlu menjalankan langkah keamanan dasar.
Pengguna disarankan memperbarui perangkat, menggunakan kata sandi yang kuat, dan mengaktifkan autentikasi multifaktor.
Selain itu, hindari membagikan kode OTP atau informasi sensitif kepada pihak yang tidak dikenal.
Langkah tersebut tetap penting untuk menghadapi ancaman siber yang sudah ada saat ini.
Kesimpulan
Keamanan data komputer kuantum menjadi perhatian pemerintah Indonesia melalui persiapan teknologi kriptografi pascakuantum.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menekankan pentingnya pemetaan sistem, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan koordinasi lintas sektor.
Langkah ini bertujuan mengantisipasi risiko komputer kuantum terhadap sejumlah sistem enkripsi pada masa mendatang.
Pemerintah juga mendorong kemandirian teknologi agar Indonesia mampu memperkuat perlindungan data dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital.
Persiapan sejak dini menjadi penting karena migrasi sistem keamanan membutuhkan waktu, investasi, dan perencanaan yang matang.
