Pandutekno.id – Denpasar, 20 Oktober 2026. Pemerintah Indonesia mendorong pembangunan pusat data baru di kawasan Batam, Karimun, dan Bintan. Rencana ini bertujuan memperkuat infrastruktur digital nasional sekaligus menarik investasi teknologi berskala regional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan rencana tersebut dalam forum Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).
Pengembangan pusat data Indonesia menjadi perhatian pemerintah karena meningkatnya kebutuhan layanan komputasi awan, penyimpanan data, dan kecerdasan buatan.
Namun, pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan pasokan listrik besar, ketersediaan air, serta jaringan telekomunikasi yang andal.
Pusat Data Indonesia Dikembangkan di Tiga Kawasan
Pusat data Indonesia direncanakan berkembang melalui pembentukan kawasan baru di Batam, Karimun, dan Bintan.
Ketiga wilayah tersebut dinilai memiliki potensi untuk mendukung industri digital yang membutuhkan infrastruktur berskala besar.
Bahlil menjelaskan bahwa Asia Tenggara telah memiliki pusat pertumbuhan industri data center di Singapura dan Malaysia.
Indonesia ingin memanfaatkan peluang tersebut dengan menawarkan kawasan baru bagi investor.
“Sekarang di Asia Tenggara sudah ada hub antara Malaysia dan Singapura. Nah, coba kita sekarang membangun hub baru untuk Indonesia, yaitu antara Batam, Karimun, Bintan,” ujar Bahlil dalam forum Bali Tech Week 2026.
Menurut pemerintah, pengembangan kawasan tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan investasi infrastruktur digital regional.
Mengapa Batam, Karimun, dan Bintan Dipilih?
Pemerintah mempertimbangkan sejumlah faktor dalam menentukan kawasan pengembangan pusat data Indonesia.
Salah satu pertimbangan utamanya adalah ketersediaan air.
Pusat data memerlukan sistem pendinginan untuk menjaga suhu perangkat server selama beroperasi.
Selain itu, tingkat kepadatan penduduk juga menjadi perhatian dalam perencanaan kawasan industri digital.
Bahlil menyebut Batam, Karimun, dan Bintan memiliki peluang pengembangan yang berbeda dibandingkan sejumlah kawasan padat penduduk.
Pemerintah juga mempertimbangkan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mendukung operasional pusat data.
Meski demikian, kelayakan setiap lokasi tetap membutuhkan kajian teknis, lingkungan, dan kesiapan infrastruktur.
Kebutuhan Listrik Pusat Data Diperkirakan Bertambah 20 GW
Salah satu tantangan terbesar pembangunan pusat data Indonesia adalah kebutuhan listrik.
Bahlil menyampaikan bahwa pengembangan industri tersebut diperkirakan membutuhkan tambahan daya sekitar 20 gigawatt atau 20.000 megawatt.
“Tadi saya baru habis berbincang sama Dirut PLN, itu membutuhkan penambahan 20 GW. 20 GW ini sama dengan 20.000 MW,” kata Bahlil, sebagaimana dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM.
Besaran tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan pasokan energi dalam menarik investasi pusat data.
Namun, angka 20 GW merupakan perkiraan tambahan kebutuhan listrik, bukan kapasitas pusat data yang sudah dibangun atau beroperasi.
Karena itu, pemerintah perlu menyelaraskan pengembangan industri digital dengan perencanaan ketenagalistrikan nasional.
Energi Bersih Jadi Daya Tarik Investor
Pemerintah juga mendorong penggunaan energi baru terbarukan untuk mendukung pusat data Indonesia.
Bahlil menyampaikan rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas sekitar 100 gigawatt-peak.
Pengembangan energi bersih dipandang sebagai salah satu peluang untuk menarik investor teknologi.
Pasalnya, sejumlah perusahaan digital memiliki target pengurangan emisi dan penggunaan energi rendah karbon.
Meski demikian, pembangunan pembangkit listrik membutuhkan kesiapan lahan, jaringan transmisi, investasi, serta pengaturan pasokan energi.
Selain energi terbarukan, sistem kelistrikan juga harus mampu menyediakan daya yang stabil sepanjang waktu.
Komdigi Minta Pembangunan Pusat Data Terintegrasi
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya koordinasi antara sektor teknologi dan energi.
Menurut Meutya, pembangunan pusat data dan infrastruktur kecerdasan buatan tidak dapat direncanakan secara terpisah.
“Hal-hal terkait dengan pembangunan AI Factory, termasuk data center AI Factory, itu harus dilakukan tidak lagi secara terpisah sektor per sektor, tapi dalam sebuah koordinasi yang kuat,” ujar Meutya dalam Bali Tech Week 2026.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur digital membutuhkan kerja sama lintas kementerian.
Pemerintah perlu memastikan lokasi pembangunan pusat data memiliki akses listrik, konektivitas, dan fasilitas pendukung yang memadai.
Koordinasi tersebut juga diperlukan agar investasi dapat berjalan sesuai kesiapan infrastruktur.
Pemerintah Dorong Keterlibatan Pengusaha Lokal
Pengembangan pusat data Indonesia tidak hanya diarahkan untuk menarik modal asing.
Pemerintah juga ingin agar investasi teknologi memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha nasional dan daerah.
Bahlil menegaskan bahwa investasi berskala besar perlu membuka peluang kerja sama dengan perusahaan lokal.
Peluang tersebut dapat muncul dalam pembangunan fasilitas, penyediaan energi, pengelolaan infrastruktur, serta layanan pendukung.
Namun, industri pusat data memiliki karakteristik padat modal dan tidak selalu menyerap tenaga kerja langsung dalam jumlah besar.
Karena itu, manfaat ekonomi perlu dilihat secara lebih luas, termasuk melalui keterlibatan pemasok lokal dan pengembangan keterampilan tenaga kerja.
Pusat Data Mendukung Ekonomi Digital Indonesia
Pusat data merupakan fasilitas yang digunakan untuk menempatkan server, perangkat jaringan, dan sistem penyimpanan informasi.
Infrastruktur tersebut mendukung berbagai layanan digital, mulai dari aplikasi bisnis hingga komputasi awan.
Peningkatan kebutuhan pemrosesan data membuat kapasitas pusat data semakin penting.
Selain itu, perkembangan kecerdasan buatan turut meningkatkan kebutuhan komputasi berdaya tinggi.
Dengan infrastruktur yang memadai, Indonesia berpeluang memperkuat ekosistem layanan digital domestik dan regional.
Namun, pembangunan pusat data tidak otomatis menjamin seluruh informasi pengguna tersimpan di dalam negeri. Lokasi penyimpanan tetap bergantung pada kebijakan penyedia layanan dan ketentuan yang berlaku.
Tantangan Pembangunan Pusat Data Masih Besar
Selain listrik, pengembangan pusat data membutuhkan sistem pendinginan, jaringan serat optik, keamanan fisik, dan perlindungan siber.
Ketersediaan air juga harus diperhitungkan agar kebutuhan industri tidak mengganggu kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar.
Pemerintah perlu memastikan pembangunan dilakukan berdasarkan kajian yang memadai.
Penggunaan teknologi pendinginan hemat energi dan pengelolaan sumber daya yang efisien dapat membantu mengurangi dampak operasional.
Di sisi lain, kepastian regulasi menjadi faktor penting bagi investor yang merencanakan pembangunan jangka panjang.
Kapan Pusat Data Baru Mulai Dibangun?
Hingga 20 Oktober 2026, informasi resmi yang tersedia masih menekankan dorongan pengembangan kawasan dan kebutuhan penyiapan infrastruktur.
Belum terdapat rincian menyeluruh mengenai jadwal konstruksi, nilai investasi setiap lokasi, maupun tanggal operasional seluruh proyek.
Dengan demikian, rencana Batam, Karimun, dan Bintan sebagai kawasan pusat data belum dapat diartikan bahwa semua fasilitas sudah memasuki tahap pembangunan.
Masyarakat dan pelaku industri masih perlu menunggu pengumuman lanjutan dari pemerintah serta investor terkait.
Kesimpulan
Pemerintah mendorong Batam, Karimun, dan Bintan menjadi kawasan pengembangan pusat data Indonesia.
Rencana tersebut bertujuan menarik investasi digital dan memperkuat infrastruktur teknologi nasional.
Namun, pengembangan industri pusat data diperkirakan membutuhkan tambahan listrik sekitar 20 GW.
Pemerintah juga menekankan pentingnya energi bersih, kesiapan jaringan, serta keterlibatan pengusaha nasional dan daerah.
Keberhasilan rencana ini akan bergantung pada kesiapan infrastruktur, kepastian investasi, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.
