PANDUTEKNO.ID, JAKARTA – Komdigi minta Roblox buka kantor di Jakarta atau menempatkan pimpinan senior sebagai langkah memperkuat koordinasi dengan pemerintah Indonesia. Permintaan tersebut berkaitan dengan pengawasan platform game, kepatuhan terhadap regulasi nasional, serta perlindungan anak di ruang digital.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai perusahaan teknologi global yang memiliki banyak pengguna di Indonesia perlu menunjukkan komitmen nyata terhadap keamanan layanan.
Dorongan tersebut kembali menjadi perhatian setelah pemberitaan pada Minggu, 11 Oktober 2026, mengenai hasil pertemuan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan CEO Roblox David Baszucki di Silicon Valley, Amerika Serikat, pada 22 September 2026.
Selain membahas kehadiran perusahaan di Indonesia, pemerintah meminta Roblox memperkuat verifikasi usia, pembatasan komunikasi, dan pengawasan aktivitas pengguna anak.
Komdigi Minta Roblox Buka Kantor di Jakarta
Pemerintah Indonesia mendorong Roblox memperkuat kehadiran operasionalnya melalui pembukaan kantor atau penempatan perwakilan senior di Jakarta.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat komunikasi antara pemerintah dan perusahaan.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan bahwa perusahaan teknologi global tidak seharusnya hanya memanfaatkan besarnya pasar Indonesia.
Mengutip detikInet pada 11 Oktober 2026, Edwin mengatakan:
“Indonesia memiliki ekosistem digital yang terus berkembang. Karena itu, kami ingin perusahaan teknologi global tidak hanya hadir untuk melayani pasar, tetapi juga membangun kehadiran yang lebih nyata di Indonesia.”
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan perusahaan teknologi dalam pengembangan ekosistem digital nasional.
Namun, hingga berita ini disusun, belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal pembukaan kantor Roblox di Jakarta.
Perusahaan masih mengevaluasi kemungkinan penempatan pimpinan senior di Indonesia.
Menkomdigi Temui CEO Roblox di Silicon Valley
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bertemu langsung dengan pendiri sekaligus CEO Roblox, David Baszucki, pada 22 September 2026.
Pertemuan berlangsung di kantor pusat Roblox di Silicon Valley, Amerika Serikat.
Dalam pertemuan tersebut, Meutya menegaskan bahwa platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi ketentuan nasional.
Pemerintah secara khusus menyoroti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
Meutya menekankan bahwa kepatuhan tidak cukup hanya diwujudkan melalui pernyataan perusahaan.
Platform juga harus menunjukkan perubahan nyata dalam fitur dan sistem keamanan yang digunakan masyarakat.
Perlindungan Anak Jadi Prioritas Pemerintah
Komdigi minta Roblox buka kantor di Jakarta sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan koordinasi terkait keselamatan pengguna.
Menurut data yang disampaikan Komdigi pada April 2026, Roblox memiliki sekitar 45 juta pengguna di Indonesia.
Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 23 juta merupakan anak berusia di bawah 16 tahun.
Besarnya jumlah pengguna anak menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan.
Dalam keterangan resmi Komdigi pada 22 September 2026, Meutya Hafid mengatakan:
“Kami memahami bahwa banyak anak-anak Indonesia menggemari Roblox. Karena itu, besar harapan kami bahwa Roblox juga menyayangi anak-anak kami, terutama dengan memastikan keamanan mereka.”
Pemerintah ingin memastikan anak-anak dapat menikmati layanan digital dengan perlindungan yang sesuai dengan usia mereka.
Roblox Diminta Perketat Verifikasi Usia
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah ketepatan sistem verifikasi usia pengguna.
Roblox telah menerapkan sejumlah fitur perlindungan, termasuk teknologi perkiraan usia berdasarkan wajah atau facial age estimation.
Teknologi tersebut digunakan untuk membantu menentukan kelompok usia pengguna.
Selain itu, Roblox telah menghadirkan pembatasan komunikasi serta layanan Roblox Kids dan Roblox Select.
Pemerintah mengapresiasi langkah tersebut, tetapi menilai perlindungan bagi pengguna di bawah usia 16 tahun masih perlu diperkuat.
Verifikasi usia yang akurat penting untuk memastikan pengguna memperoleh akses sesuai dengan kelompok usianya.
Dengan demikian, anak-anak diharapkan tidak mudah mengakses fitur atau interaksi yang tidak sesuai dengan usia mereka.
Komdigi Soroti Risiko Komunikasi dengan Orang Asing
Pemerintah juga meminta Roblox memperkuat pembatasan interaksi antara anak dan pengguna yang tidak dikenal.
Komunikasi melalui fitur percakapan dalam game menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian.
Komdigi ingin memastikan sistem keamanan mampu mengurangi risiko interaksi yang tidak aman.
Selain itu, pemerintah meminta Roblox mencegah perpindahan komunikasi dari dalam platform ke aplikasi atau layanan lain.
Perpindahan percakapan ke luar platform dapat menyulitkan pengawasan terhadap aktivitas pengguna anak.
Karena itu, penguatan sistem deteksi dini dinilai penting.
Pemerintah berharap Roblox dapat mengenali perilaku berisiko dan mengambil tindakan sebelum pengguna mengalami kerugian.
Prinsip Safety-by-Design Harus Diterapkan
Komdigi menekankan penerapan prinsip safety-by-design dalam pengembangan layanan digital.
Prinsip tersebut berarti keamanan pengguna harus menjadi bagian dari proses perancangan produk.
Dengan pendekatan ini, fitur perlindungan tidak hanya ditambahkan setelah muncul masalah.
Sebaliknya, sistem keamanan dirancang sejak awal untuk mengurangi risiko.
Dalam konteks Roblox, pendekatan tersebut mencakup pengaturan komunikasi, verifikasi usia, moderasi konten, dan perlindungan pengguna anak.
Pemerintah ingin memastikan standar keamanan diterapkan secara konsisten.
Langkah ini juga diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap platform game daring.
Roblox Berikan Tanggapan kepada Pemerintah Indonesia
CEO Roblox David Baszucki menyatakan bahwa perusahaan memahami tanggung jawabnya terhadap pengguna muda.
Roblox juga menyampaikan kesediaan untuk menyesuaikan produk dengan regulasi di Indonesia.
Mengutip keterangan resmi Komdigi pada 22 September 2026, Baszucki mengatakan:
“Kami terus berupaya menyesuaikan produk kami agar sesuai dengan regulasi di Indonesia.”
Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen perusahaan untuk melanjutkan pembahasan dengan pemerintah.
Namun, komitmen penyesuaian produk tidak berarti seluruh permintaan pemerintah telah selesai dilaksanakan.
Komdigi masih meminta penguatan fitur keamanan dan pelaporan pelaksanaan PP TUNAS secara berkala.
PP TUNAS Jadi Dasar Pengawasan Platform Digital
PP TUNAS menjadi salah satu dasar kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perlindungan anak di internet.
Regulasi tersebut mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik agar memperhatikan keselamatan pengguna anak.
Pemerintah meminta perusahaan teknologi menyesuaikan layanan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Dalam penerapannya, platform perlu memperhatikan klasifikasi usia, pembatasan akses, serta pengendalian risiko.
Roblox termasuk salah satu platform yang mendapat perhatian karena memiliki jumlah pengguna anak yang besar.
Karena itu, pemerintah terus memantau pelaksanaan komitmen perusahaan.
Pengawasan Roblox Dilakukan melalui Laporan Berkala
Selain mendorong kehadiran perusahaan di Jakarta, Komdigi meminta pelaporan pelaksanaan PP TUNAS secara rutin.
Laporan tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai langkah perlindungan yang telah diterapkan.
Pemerintah ingin memperoleh informasi yang terukur dan transparan.
Dengan adanya laporan berkala, perkembangan kepatuhan platform dapat dievaluasi.
Komdigi juga dapat menilai apakah fitur keamanan telah berjalan sesuai tujuan.
Namun, mekanisme pelaporan tersebut tidak dapat menggantikan kebutuhan terhadap pengawasan langsung dan evaluasi berkelanjutan.
Apa Dampaknya bagi Pengguna Roblox di Indonesia?
Bagi pengguna, kebijakan ini berpotensi meningkatkan perlindungan saat menggunakan Roblox.
Anak-anak dapat memperoleh pengaturan akses dan komunikasi yang lebih sesuai dengan usia mereka.
Sementara itu, orang tua dapat memanfaatkan fitur kontrol untuk mengawasi aktivitas anak.
Namun, masyarakat perlu memahami bahwa permintaan pembukaan kantor bukan berarti Roblox akan langsung diblokir atau dihentikan layanannya.
Pemerintah sedang mendorong kepatuhan dan penguatan perlindungan pengguna.
Karena itu, informasi mengenai kemungkinan pemblokiran atau perubahan layanan harus merujuk pada pengumuman resmi.
Orang Tua Tetap Perlu Mengawasi Aktivitas Anak
Penguatan keamanan platform perlu disertai pendampingan dari orang tua.
Orang tua dapat memeriksa pengaturan privasi dan fitur komunikasi pada akun anak.
Selain itu, pembatasan waktu bermain dapat membantu menjaga keseimbangan aktivitas digital.
Anak-anak juga perlu diberikan pemahaman agar tidak membagikan informasi pribadi kepada orang yang tidak dikenal.
Jika menemukan perilaku mencurigakan, pengguna dapat memanfaatkan fitur pelaporan yang tersedia.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan pengalaman bermain yang lebih aman.
Kesimpulan
Komdigi minta Roblox buka kantor di Jakarta atau menempatkan perwakilan senior untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan platform game di Indonesia.
Permintaan tersebut menjadi bagian dari pembahasan antara Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan CEO Roblox David Baszucki.
Pemerintah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap PP TUNAS, verifikasi usia, pembatasan komunikasi, serta penerapan prinsip safety-by-design.
Roblox menyatakan komitmen untuk menyesuaikan layanannya dengan regulasi Indonesia.
Namun, pembukaan kantor di Jakarta belum diumumkan secara resmi dan masih berada dalam tahap evaluasi perusahaan.
Pemerintah akan terus memantau langkah perlindungan anak melalui koordinasi dan pelaporan berkala.
