PANDUTEKNO.ID – JAKARTA. Pemerintah Indonesia menyiapkan strategi pemerataan pembangunan pusat data baru di luar Pulau Jawa. Sulawesi dan Kupang menjadi wilayah yang dipertimbangkan untuk pengembangan infrastruktur digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan teknologi nasional.
Rencana tersebut disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam ajang Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Selasa (20/10/2026).
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan bahwa pemerintah ingin memperluas investasi pusat data swasta ke Indonesia bagian timur.
Langkah tersebut dilakukan karena pengembangan infrastruktur digital masih banyak terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia.
Namun, Sulawesi dan Kupang masih berada dalam tahap pertimbangan pengembangan. Pemerintah belum mengumumkan keputusan lokasi pembangunan maupun jadwal dimulainya proyek.
Pusat Data Baru di Sulawesi dan Kupang Jadi Perhatian
Pemerintah mulai mempertimbangkan pembangunan pusat data baru di Sulawesi dan Kupang sebagai bagian dari pemerataan infrastruktur digital.
Menurut Wayan Toni Supriyanto, penentuan lokasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan industri, layanan publik, dunia pendidikan, dan kondisi pasar.
Selain itu, lokasi pembangunan harus memiliki pasokan listrik yang memadai.
Ketersediaan jaringan internet berkapasitas besar juga menjadi persyaratan penting.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap pusat data dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Komdigi Ingin Investasi Digital Tidak Terpusat di Jawa
Selama ini, sebagian besar investasi pusat data berada di wilayah barat Indonesia.
Kondisi tersebut membuat pengembangan infrastruktur komputasi belum tersebar secara merata.
Karena itu, pemerintah berupaya membuka peluang investasi baru di luar Jawa dan Batam.
Sulawesi dan Kupang termasuk kawasan yang dipertimbangkan berdasarkan potensi dan kebutuhan pasar.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan secara bertahap.
Kesiapan infrastruktur menjadi faktor utama sebelum suatu wilayah ditetapkan sebagai lokasi investasi.
Dengan demikian, pemerataan tidak hanya mengejar jumlah fasilitas yang dibangun.
Pemerintah juga harus memastikan pusat data dapat digunakan secara optimal.
Pemerintah Siapkan Regulasi Pusat Data
Untuk mendukung pemerataan investasi, Komdigi menyiapkan regulasi terkait pusat data dan kabel bawah laut.
Wayan menyampaikan bahwa rancangan Peraturan Presiden mengenai kedua aspek tersebut sedang memasuki tahap konsultasi publik.
Pemerintah membuka ruang masukan dari pelaku industri dan instansi terkait.
Tujuannya adalah menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur digital.
Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi investor.
Selain itu, pemerintah ingin memperbaiki koordinasi dalam proses perizinan.
Namun, rancangan aturan tersebut belum dapat dianggap sebagai peraturan yang telah berlaku.
Jaringan Kabel Bawah Laut Jadi Faktor Penting
Pembangunan pusat data membutuhkan jaringan komunikasi yang cepat dan stabil.
Karena itu, konektivitas kabel bawah laut menjadi salah satu perhatian pemerintah.
Wayan menjelaskan bahwa pusat data di luar Jawa dan Batam memerlukan jalur komunikasi cadangan.
Jalur alternatif tersebut penting agar layanan digital tidak bergantung pada satu jaringan.
Apabila terjadi gangguan pada jalur utama, koneksi cadangan dapat membantu menjaga kelangsungan layanan.
Kondisi ini sangat penting bagi kawasan kepulauan seperti Indonesia.
Namun, pembangunan jaringan cadangan membutuhkan investasi dan koordinasi dengan operator telekomunikasi.
Pasokan Listrik Harus Dipastikan
Selain jaringan internet, pasokan energi menjadi kebutuhan utama pusat data.
Fasilitas ini menggunakan listrik untuk mengoperasikan server, perangkat jaringan, dan sistem pendinginan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan daya sebelum pembangunan dimulai.
Koordinasi dengan PT PLN (Persero) menjadi bagian penting dalam perencanaan.
Pemerintah juga harus memperhatikan kesiapan gardu induk dan infrastruktur kelistrikan lainnya.
Apabila kebutuhan listrik tidak diperhitungkan dengan baik, operasional pusat data berpotensi terganggu.
Karena itu, pembangunan infrastruktur digital perlu berjalan seiring dengan pengembangan sektor energi.
Ketersediaan Air dan Risiko Bencana Ikut Diperhitungkan
Pusat data membutuhkan sistem pendinginan untuk menjaga suhu perangkat.
Sebagian teknologi pendinginan menggunakan air dalam jumlah tertentu.
Karena itu, ketersediaan air menjadi salah satu faktor dalam pemilihan lokasi.
Namun, kebutuhan air berbeda-beda sesuai teknologi dan rancangan fasilitas.
Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan risiko bencana alam.
Indonesia memiliki sejumlah wilayah yang menghadapi risiko gempa bumi, banjir, dan cuaca ekstrem.
Oleh sebab itu, kajian lokasi perlu dilakukan sebelum pembangunan.
Langkah tersebut bertujuan meningkatkan ketahanan fasilitas dan mengurangi potensi gangguan operasional.
Pusat Data Baru Dukung Pengembangan AI
Pemerintah juga menghubungkan pembangunan pusat data dengan kebutuhan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Teknologi AI membutuhkan kapasitas komputasi yang besar untuk menjalankan berbagai layanan.
Karena itu, fasilitas pusat data harus memiliki perangkat komputasi dan konektivitas yang memadai.
Wayan menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur AI memerlukan kesiapan menyeluruh.
Kebutuhan tersebut mencakup pasokan listrik, air, jaringan, dan kemampuan kontraktor dalam negeri.
Selain itu, pengembangan pusat data perlu melibatkan industri dan lembaga pendidikan.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap ekosistem AI nasional dapat berkembang lebih kuat.
Meutya Hafid Dorong Koordinasi Energi dan Digital
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor.
Dalam Bali Tech Week 2026, Meutya menyampaikan bahwa pembangunan pusat data dan AI Factory perlu diselaraskan dengan perencanaan energi.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur AI tidak seharusnya dilakukan secara terpisah oleh masing-masing sektor.
Koordinasi diperlukan agar kebutuhan komputasi dapat didukung pasokan energi yang memadai.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut menyoroti kebutuhan tambahan daya untuk pengembangan pusat data.
Dalam laporan ANTARA pada 20 Oktober 2026, kebutuhan tambahan daya tersebut diperkirakan mencapai 20 gigawatt.
Angka itu merupakan perkiraan kebutuhan energi untuk pengembangan infrastruktur pusat data, bukan kapasitas listrik yang telah tersedia khusus bagi proyek Sulawesi dan Kupang.
Peluang Ekonomi Baru bagi Indonesia Timur
Pemerataan pusat data berpotensi membuka peluang ekonomi di luar Jawa.
Investasi tersebut dapat meningkatkan kebutuhan layanan konstruksi, kelistrikan, jaringan, dan pemeliharaan fasilitas.
Selain itu, kehadiran infrastruktur komputasi dapat mendukung perkembangan perusahaan teknologi.
Namun, manfaat ekonomi tidak muncul secara otomatis.
Pemerintah perlu memastikan keterlibatan pelaku usaha lokal dan pengembangan tenaga kerja.
Bahlil sebelumnya mengingatkan bahwa pusat data membutuhkan modal dan energi besar, sementara jumlah pekerja langsungnya relatif terbatas.
Karena itu, manfaat investasi perlu dirancang agar dapat dirasakan masyarakat sekitar.
Sulawesi dan Kupang Punya Peluang, tetapi Belum Dipastikan
Sulawesi dan Kupang menjadi contoh wilayah yang masuk dalam pertimbangan pemerintah.
Kedua kawasan tersebut memiliki potensi untuk mendukung pemerataan investasi digital di Indonesia timur.
Namun, pemerintah belum menyampaikan daftar lokasi final.
Belum ada pula pengumuman resmi mengenai investor, nilai investasi, atau tanggal pembangunan untuk proyek yang dimaksud.
Karena itu, rencana tersebut perlu dipahami sebagai arah kebijakan dan penjajakan pengembangan.
Keputusan berikutnya akan bergantung pada kesiapan pasar, lahan, listrik, konektivitas, dan perizinan.
Pemerintah Perlu Memastikan Keamanan Data
Selain membangun fasilitas, keamanan informasi menjadi faktor penting dalam pengembangan pusat data.
Pusat data digunakan untuk menyimpan dan memproses berbagai jenis informasi digital.
Karena itu, pengelola perlu menerapkan perlindungan terhadap akses tidak sah dan gangguan layanan.
Sistem keamanan fisik, pengendalian akses, dan pencadangan data merupakan bagian dari pengelolaan yang baik.
Namun, pembangunan pusat data di dalam negeri tidak otomatis menjamin seluruh data aman.
Keamanan tetap bergantung pada tata kelola, teknologi, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Pemerataan Digital Didorong hingga 2030
Komdigi menempatkan pemerataan pusat data sebagai bagian dari penguatan ekonomi digital nasional.
Pengembangan tersebut diharapkan membantu Indonesia memenuhi kebutuhan komputasi dan AI hingga 2030.
Namun, pencapaian target memerlukan kerja sama berbagai pihak.
Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan kesiapan infrastruktur.
Sementara itu, operator jaringan dan penyedia energi harus menyesuaikan kapasitas dengan kebutuhan investasi.
Pelaku industri juga perlu memperhitungkan permintaan pasar sebelum membangun fasilitas baru.
Kesimpulan
Pemerintah menyiapkan strategi pemerataan pembangunan pusat data ke Indonesia bagian timur.
Sulawesi dan Kupang menjadi wilayah yang dipertimbangkan dalam rencana pengembangan tersebut.
Komdigi menekankan pentingnya kepastian energi, jaringan cadangan, kesiapan lahan, dan penyederhanaan perizinan.
Pemerintah juga sedang menyiapkan regulasi terkait pusat data dan kabel bawah laut.
Langkah tersebut diharapkan membuka peluang investasi digital yang lebih merata serta mendukung kebutuhan AI nasional.
Meski demikian, pembangunan pusat data baru di Sulawesi dan Kupang belum diumumkan sebagai proyek dengan lokasi dan jadwal yang telah ditetapkan.
